Kemenhan Diminta Revisi SE Poligami

Komnas Perempuan meminta Kementerian Pertahanan merevisi Surat Edaran No. SE/71/VII/215 tertanggal 11 Juli 2015 tentang Persetujuan/Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan (KEMHAN).

“Revisi ini penting dalam memperketat dan meminimalisasi terjadinya praktik poligami,” kata Budi Wahyuni, Wakil Ketua Komnas Perempuan, pekan silam.

Surat Edaran  ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (PP No. 45/1990) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan UU No. 39 Tahun 1999.

PP No. 45/1990 menekankan perlindungan dan penguatan terhadap perempuan dalam mewujudkan  kondisi kesetaraan dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan. “Termasuk relasi dalam kehidupan rumah tangga,” kata Budi Wahyuni.

Dalam Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan 2015, setidaknya ada 71 kasus poligami di kalangan pejabat publik tak memenuhi persyaratan, dan dinilai sebagai kejahatan perkawinan karena melanggar Pasal 289 KUHP.

“Kejahatan perkawinan berbentuk tindakan beristri lebih dari seorang yang melanggar alasan, syarat dan tata cara sebagaimana UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” kata Budi Wahyuni.

Menurut Budi Wahyuni, poligami mengakibatkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, secara fisik, ekonomi, dan psikologis. Tak jarang kasus poligami menjadi pemicu gugat cerai. Perempuan korban poligami mengalami berbagai ketidaknyamanan dan ketidakadilan.

“Komnas Perempuan berpendapat, poligami sebagai sumber kekerasan terhadap perempuan,” katanya.

Poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan poligami terkait fakta adanya praktik beristri lebih dari seorang. Meski begitu, UU Perkawinan sesungguhnya berdasarkan asas monogami.

Budi Wahyuni mengatakan, Komnas Perempuan menilai UU Perkawinan bersikap ambivalen dengan memberikan peluang bagi seorang laki-laki bisa menikahi lebih dari satu orang perempuan dengan syarat, alasan dan tata cara beristri lebih dari seorang.

Alasan istri dapat dipoligami merupakan indikasi subordinasi perempuan yang dipegalkan dalam UU Perkawinan.”Bahkan melanggar hak dan kewajiban suami istri untuk saling menghormati, menyayangi dan mencintai satu sama lain,” kata Budi Wahyuni.

Ia juga mengatakan Komnas Perempuan terus mendorong negara agar memberikan perlindungan terhadap perempuan sehingga bebas dari berbagai bentuk tindak kekerasan.

Sumber gambar: tempo.co

Mukhotib MD

Jurnalis dan Pendiri Tabloid PAUD, bacaan tepat orangtua bijak Penulis novel Kliwon, Perjalanan Seorang Saya, Air Mata Terakhir, Pesona Sumilah, Den Ayu Putri. Konsultasi Program dan Manajemen, dan Fasilitator Pendidikan Kritis Rakyat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.