Debat Menteri, Cermin Kelemahan Jokowi?

Selama pemerintahan Jokowi, fenomena paling mencolok, terjadinya perdebatan para menteri mengenai rencana pemerintah dalam pengmebangan program-programnya. Para menteri tak hanya saling mempertanyakan, tetapi kadarnya sudah pada level saling menjatuhkan.

Perdebatan yang mengemuka dan menguat, misalnya, rencana pengadaan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Perdebatan seru juga melingkupi persoalan perpanjangan kontrak karya PT Freeport.

Perdebatan masih terus disusul dengan persoalan pembekuan PSSI, rencana pengembangan kereta api cepat Bandung-Jakarta, rencana pembelian pesawat baru PT Garuda Indonesia, dan yang terbaru rencana pengembangan model gas blok Masela dan kebijakan impor pangan.

Sebenarnya, perdebatan semacam itu ada baiknya juga. Setidaknya, masyarakat menjadi mengerti rencana-rencana yang akan dikembangkan pemerintah. Selebihnya, tersebar pula argumentasi-argumentasi yang berkembang di lingkar pemerintah mengenai rencana pengembangan program baru. Ini sangat menunguntungkan bagi publik tentu saja.

Masyarakat akan bisa menilai, berdasarkan ragam argumentasi yang dicuatkan para menteri, siapa sesungguhnya yang sedang berjuang mendapatkan keuntungan dalam seluruh proyek pengembangan yang akan dijalankan pemerintah. Para menteri yang sebagian besarnya berasal dari partai politik itu, sudah pasti bisa diduga tak akan pernah sepi dari kepentingan politik partai induknya.

Dengan sedikit tambahan alat analisis saja, masyarakat akan bisa mengerti, kenapa Menteri A setuju, Menteri B menolak, dan Menteri C diam saja, sambil mengkritik menteri lain yang sedang berdebat.

Persoalannya, manakala perdebatan itu dikaitkan dengan kekuasaan Presiden, banyak pihak menjadi menyayangkan terjadinya perdebatan para menteri di luar rapat-rapat kabinet.Pertama, para menteri sesungguhnya bukanlah kerja individu, melainkan kerja di dalam sebuah tim yang saling terhubung antara satu menteri dengan menteri lainnya. Karenanya, mereka disebut dengan kabinet kerja. Perdebatan itu sedang memamerkan betapa ego sektoral kementerian sangat mencolok, seakan satu bagian tak memiliki kaitan dengan bagian yang lain.

Kedua, perdebatan itu sedang mencerminkan sikap pengabaian terhadap keberadaan Presiden sebagai atasan langsung mereka. Presiden sebagai orang yang mestinya didengar pendapatnya, seakan-akan sedang kehilangan kewibawaannya.

Ketiga, silang pendapat para menteri juga bisa diartikan sebaga penanda Presiden sebagai orang yang selalu dalam posisi ragu dalam mengambil keputusan. Presiden seakan-akan tak memiliki energi cukup dalam memutuskan perkara dengan tegas. Sudahkah sudah banyak kasus menunjukkan, Presiden selalu tak berbicara, dan menunggu situasinya sudah genting, baru bersikap. Itupun selalu saja meminjam tangan orang lain.

Kita masih ingat, kasus perseteruan KPK dan Polri setelah penetapan tersangka terhadap calon Kapolri. Keterdiaman Presiden yang cukup lama sempat menggemaskan banyak pihak. Lalu, Presiden membentuk Tim Sembilan, sehingga beban yang ditanggung Prersiden seakan secara sistematis dialihkan kepada Tim Sembilan.

Perdebatan para menteri sudah selayaknya menjadi pelajaran bagi Presiden. Semua yang terjadi di kalangan para menteri sesungguhnya juga merupakan cerminan gaya kepemimpinan Presiden yang perlu dipertanyakan.

Mukhotib MD

Jurnalis dan Pendiri Tabloid PAUD, bacaan tepat orangtua bijak Penulis novel Kliwon, Perjalanan Seorang Saya, Air Mata Terakhir, Pesona Sumilah, Den Ayu Putri. Konsultasi Program dan Manajemen, dan Fasilitator Pendidikan Kritis Rakyat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.