Permohonan Grasi Kiai Nur Aziz Didukung PBNU

Keputusan hakim MA dianggap tak berdasar, rencana terhadap Kiai Nur Aziz dan Sutrisno mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Jokowi mendapat dukungan PBNU dan organisasi masyarakat sipil lain.

Dalam pernyataan bersama yang ditandatangani PBNU, YLBHI, LBH Semarang, KOMNAS HAM, LAPESKDAM NU, FNKSDA, Jaringan Gusdurian, PGI, dan KWI menilai terpidana tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana diputus Majelis Hakim Mahkamah Agung.

PBNU juga menyatakan Putusan Hakim MA sama sekali tidak beralasan dan berdasarkan dugaan (Zhann) yang sepihak. Menurut para Ulama, dugaan yang tidak berdasar dan tidak akurat tidak dapat dijadikan landasan hukum yang sah untuk menghukumi seseorang. Kaidah Fikih menyatakan: ‘’Dugaan yang jelas-jelas kesalahannya tidak diperhitungkan sebagai ketetapan hukum’’ dan masyarakat Surokonto adalah mustahiq (yang berhak) atas tanah tersebut.

“Kami merasakan keputusan hakim jauh di luar rasa keadilan dan kemanusiaan,” sebagaimana tertulis dalam pernyataan bersama itu.

Dalam Pernyataan Bersama dijelaskan kasus ini bermula ketika Kiai Nur Aziz dan Sutrisno dituduh merambah hutan berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf a UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Awalnya, wilayah tersebut merupakan lahan perkebunan terlantar, lalu digarap masyarakat Desa Surokontowetan.

Tetapi, KLHK menetapkan lahan ini sebagai kawasan hutan karena tukar guling Perhutani dengan PT Semen Indonesia yang sedang membangun pabrik semen di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Proses peralihan lahan perkebunan dan menjadi kawasan hutan tidak sepengetahuan masyarakat penggarap lahan.

Tindakan-tindakan masyarakat memperjuangkan hak atas tanahnya dipandang Perhutani KPH Kendal sebagai bentuk perambahan kawasan hutan tanpa izin. Perhutani menuduh Nur Aziz dan Sutrisno Rusmin sebagai pelaku perambahan hutan. Mereka diadili di pengadilan dari tingkat pertama sampai Mahkamah Agung. Di tingkat kasasi di MA, majelis hakim menyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun dan denda Rp. 10 Miliar. Putusan ini menguatkan putusan PN Kendal.

Dalam kasus di atas, Komnas HAM RI menilai belum optimalnya proses penataan dan penyelesaian konflik tenurial oleh Kementerian LHK, Perum Perhutani, Pemprov. Jawa Tengah dan Pemkab Kendal sehingga permasalahan lahan 127 Ha yang dimanfaatkan sekitar 450 KK untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Sumber gambar: detiknews

Mukhotib MD

Jurnalis dan Pendiri Tabloid PAUD, bacaan tepat orangtua bijak Penulis novel Kliwon, Perjalanan Seorang Saya, Air Mata Terakhir, Pesona Sumilah, Den Ayu Putri. Konsultasi Program dan Manajemen, dan Fasilitator Pendidikan Kritis Rakyat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *