Indonesia Bukan Negara Agama

Media massa masih terus digaduhkan soal LGBT, memamerkan atraksi para elit negeri, termasuk para pejabat negara, seakan-akan berlomba memberi komentar.

Para pejabat seakan sedang lupa, mereka menduduki posisi dalam pemerintahan bukan untuk menjalankan keyakinan agamanya, melainkan melindungi, memenuhi dan menghormati hak warga negaranya.

Kita bisa memahami, manakala para elit organisasi keagamaan, mendekati persoalan LGBT dari kaca mata agama yang mereka anut dan yakini. Mereka sah-sah saja, mengeluarkan ragam statemen berdasarkan tafsiran terhadap teks-teks Kitab Sucinya. Meski pun pada akhirnya, yang mereka hukumi adalah umatnya sendiri, pengikut agama mereka juga, dan memegang Kitab Suci yang sama pula.

Artinya, kelompok LGBT sesungguhnya orang yang beragama, orang yang meyakini Keesaan Tuhan, dan memercayai adanya para Rasul sebagai utusan Tuhan, dan berusaha sebaik mungkin menjalankan kebaikan-kebaikan yang diajarkan dalam Kitab Suci.

Perbedaannya, para penghukum memiliki orientasi heteroseksual dan LGBT memiliki orientasi homoseksual. Satu kelompok memiliki tafsir agama yang dipeluk dan diyakini hanya membolehkan heteroseksual, dan satu kelompok lagi percaya agama yang dipeluk dan diyakini membolehkan heteroseksual dan homoseksual. Perbedaan tafsir terhadap teks Kitab Suci yang mestinya tak harus melahirkan permusuhan, penghakiman, dan apalagi sampai pada pengahalalan darah untuk ditumpahkan. Sebab, semuanya bisa duduk bersama, menggelar perdebatan dengan baik-baik, melakukan kajian-kajian, sehingga prosesnya mencerminkan sebuah manifestasi dari cara beragama yang cerdas.

Sikap para pejabat negeri yang sesungguhnya tidak bisa dipahami, ketika berkomentar menggunakan dasar-dasar keyakinan agamanya. Sebab mereka orang-orang yang dipercaya memegang jabatan dengan tujuan menjalankan mandat mengelola negara dalam menciptakan keadilan. Melakukan tindakan tanpa membedakan kepada semua warga negaranya.

Para pejabat negara, mestinya mampu melakukan kontrol terhadap dirinya, berkomentar sebagai penganut suatu agama atau berkomentar sebagai pejabat negara yang harus menjalankan seluruh perundang-undangan yang menjadi pijakan dalam mengelola pemerintahan dan negara sebagai institusi kebangsaan.

Percampuran posisi pejabat negara dan keyakinan agama yang dianutnya, dalam berkomentar tentu saja menjadikan masalah bukan tambah terurai benang kusutnya, tetapi malah menjadikan persoalan bertambah kusut masai. Para pejabat negara seharusnya bijak dan mau belajar dampak besar terhadap komentar-komentar atas persoalan sosial, yang bersumber dari ajaran moralitas agamanya, dan bersumber dari konstitusi negara.

Artinya, para pejabat negara sesungguhnya hanya bisa memberikan komentar terhadap berbagai persoalan sosial berdasarkan kebijakan-kebijakan publik yang diberlakukan di negeri ini. Mereka tak dibenarkan memberikan komentar, sebagai pejabat negara tetapi menggunakan perspektif dan nilai ajaran agamanya.

Kita mengandaikan, andai saja, para pejabat memberikan komentar mengenai LGBT berdasarkan kebijakan negara, tentu akan menjadi lain persoalannya. Jika mereka membaca seluruh dokumen instrumen hukum nasional, dan menemukan orang berbeda orientasi seksual merupakan pelanggaran terhadap hukum negara, mereka bisa melakukan penuntutan berdasarkan instrunmen hukum itu. Bukan turut berhiruk pikuk, seperti layaknya para tokoh agama, yang sedang memberikan pembelajaran moral dan mengaktualisasikan teks-teks Kitab Suci berdasarkan tafsirannya.

Maka pilihannya, jika pejabat negara masih tetap saja hendak memberikan komentar terhadap persoalan anak bangsa berdasarkan cara pandang agama yang dianutnya, sebaiknya ia berhenti menjadi pejabat negara dan mencalonkan diri menjadi pemimpin organisasi keagamaan. Biarlah posisi pejabat negara diisi orang-orang yang mampu secara bijak menempatkan dirinya ketika sebagai pejabat negara, dan kapan dirinya sedang memainkan peranan sebagai tokoh agama di negeri religius ini.

Dengan demikian, persoalannya bisa menjadi jelas, LGBT sebagai persoalan agama, biarlah yang menyelesaikan dan mendiskusikannya para tokoh agama berdasarkan tafsiran terhadap Kitab Suci. LGBT sebagai persoalan warga negara, para pejabat negaralah yang akan mengurusinya, dengan menggunakan dasarnya konstitusi negara, bukan juga menggunakan tafsiran atas Kitab Suci.

Sumber dan Hak Cipta Foto: Kiagus Aulisanshah/beritagar.id

Mukhotib MD

Jurnalis dan Pendiri Tabloid PAUD, bacaan tepat orangtua bijak Penulis novel Kliwon, Perjalanan Seorang Saya, Air Mata Terakhir, Pesona Sumilah, Den Ayu Putri. Konsultasi Program dan Manajemen, dan Fasilitator Pendidikan Kritis Rakyat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.