Kajari didesak tangani korupsi buku

SAWITAN – Gemasika (Gerakan masyarakat untuk transparansi kebijakan) mendesak Kepala Kejaksaan Negeri (kajari) Mungkid mengambil alih penanganan kasus dugaan penyimpangan dana APBD 2006 sebesar Rp 80 miliar. Termasuk dugaan korupsi pengadaan buku 2006 senilai Rp 13,8 miliar.

Koordinator Gemasika Iwan Hermawan mengatakan, kasus dugaan korupsi pengadaan buku telah ditangani oleh Polda Jateng. Namun sudah hampir dua tahun tidak ada perkembangan berarti. “Kalau kasusnya ditangani oleh kejaksaan, kami yakin akan lebih instensif,” katanya, Kamis.

Langkah Gemasika tersebut mendapat dukungan sepenuhnya dari Formas (Forum Masyarakat) dan T2PB (Tim Pengawas Pengadaan Barang dan Jasa). Beberapa waktu lalu, Gemasika sudah menyampaikan somasi kepada Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Magelang. “Karena tak ada jawaban terperinci, kasus ini saya teruskan ke Kejaksaan,” katanya.

Di depan Kajari Ninik Maryanti SH MHum, didampingi Kasi Intel Nur Wijaya SH, Gemasika membeberkan dugaan penyimpangan dana sebesar Rp 80 miliar, terdiri dari 11 item. Tapi yang paling merugikan keuangan negara serta berimplikasi terhadap masyarakat adalah pengadaan buku. “Lebih baik kejaksaan memfokuskan penanganan kasus pengadaan buku. Dari pada ditangani oleh Polda Jateng, tapi tidak rampung-rampung,” imbuh Lina, juga aktifis Gemasika.

Menurut Dulchori Arif, Koordinator TP2B, Kajari hendaknya menangani kasus dugaan korupsi lainnya. Kajari Ninik Maryanti menyatakan kesiapannya mengambil alih kasus dugaan korupsi tersebut, setelah Polda Jateng menerbitkan SP3 (Surat Penghentian Penyelidikan Perkara). SP3 tadi sebagai acuan guna membuka kembali kasus itu. TB-skh

Sumber: Harian Sore Wawasan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.