Penggunaan dana Rp 80 M

SAWITAN – Ketidakwajaran penggunaan anggaran Rp 80 miliar di Pemda dan DPRD Kabupaten Magelang 2006, kembali dipertanyakan oleh Gemasika (Gerakan Masyarakat untuk Transparansi Kebijakan). “Jawaban Pemkab Magelang tidak terinci. Hanya disebutkan, Laporan Keuangan Kabupaten Magelang 2006 secara prinsip sudah dilaksanakan sesuai rekomendasi BPK,” kata Iwan Hermawan, Koordinator LSM itu.Dalam siaran persnya ia mengemukakan, jawaban pemda tertulis ditandatangani Plt Sekda Drs Soeharno MM. “Dana Rp 4.339.354.000 yang tak ada realisasinya, diakui memang tidak diambil. Karenanya tidak ada kerugian negara,” katanya.Faktor penyebabnya, penetapan APBD Perubahan 2006 sangat mepet dengan berakhirnya tahun anggaran, sehingga waktu pelaksanaan kegiatan tak mencukupi.

Dalam permohonan klarifikasi Gemasika tertanggal 9 Februari 2008 disebutkan, 12 item rekomendasi BPK yang butuh penjelasan sebelum bupati menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban 2007. “Kami akan melakukan sanggahan atas jawaan dan menuntut pemda agar mau memberikan klarifikasi secara terinci utamanya ke 10 (sepuluh) temuan BPK (Badan Pemeriksan Keuangan),” ujarnya.

Seharusnya, menurut dia, Pemkab Magelang menyampaikan jawaban terperinci 12 rekomendasi BPK kepada bupati, sehingga bisa diperoleh gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah penyelesaian berbagai temuan BPK. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemda untuk mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel, sesuai amanat Perda 10/2004 tentang mekanisme konsultasi publik. “Mendapatkan informasi termasuk tindaklanjut temuan BPK, merupakan hak publik,” tandasnya.

Seperti diberitakan (15/2), BPK menemukan penggunaan anggaran Rp 80 miliar di Pemda dan DPRD Kabupaten Magelang dalam 2006, yang diragukan kewajarannnya dan belum memenuhi standar pelaporan. Disebutkan contoh, bupati dan Wakil bupati tak bisa mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas sebesar Rp 353.195.600 karena tidak didukung bukti yang memadai.BPK menemukan pula realisasi belanja penunjang operasional pimpinan dan tunjangan komunikasi intensif DPRD Kabupaten Magelang Rp 3.714.480.000, yang tak sesuai ketentuan. Sementara itu, PLt Sekda Kabupatan Magelang, Drs Soeharno baru-baru ini mengatakan, hasil temuan BPK sudah ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada.Hasilnya, tak ada penyimpangan administrasi. TB-skh

Sumber: Harian Sore Wawasan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.