Gerakan Budaya Perempuan di Era Digital

Saya bukanlah seorang penulis mengenai kebudayaan, dan dengan begitu tak pula memiliki seperangkat analisis tentang strategi budaya, siasat kebudayaan, dan politik kebudayaan. Apalagi sederet pengalaman mengenai riset-riset dalam lapangan kebudayaan.

Sama sekali tidak. Saya hanyalah salah satu dari mungkin sekian banyak orang yang menjadi pelaku dan sekaligus korban dari sebuah bangunan kebudayaan yang sudah terhampar dengan seperangkat nilai dan seakan wajib untuk mengakui dan menjalankannya.

Maka ketika saya menerima ajakan menjadi pemantik diskusi dalam forum Jagongan Literasi pada putaran bulan ini, menurut saya, Tomy W Taslim, sebagai sahabat minum kopi, teman berdiskusi,  sungguh terlalu amat berani memberikan kepercayaan itu.

Hanya karena saya meyakini sebuah kepercayaan tak boleh ditampik, kecuali sesekali untuk dikhianati, saya menerimanya dengan beberapa kali seruputan kopi dalam cangkir retak dan tak bergagang lagi.

***

Saya tak akan mengulas lagi soal peran politik perempuan dalam membangun kebangsaan di negeri ini, yang ketika dirunut memiliki akar begitu jauh setidaknya sejak daratan nusantara ini diterpa tindakan kolonialisasi dari bangsa-bangsa Eropa. Bangsa-bangsa yang merasa lebih beradab dan dengan dalih memperadabkan, tetapi secara bersamaan melakukan perampasan kekayaan sumber daya alam di nusantara.

Para tokoh perempuan itu, yang entah karena benar-benar melakukan gerakan kebudayaan, atau sekadar panggilan keibaan dari kalangan ningrat, atau karena diangkat sebagai simbol kebudayaan atas majunya perempuan, para pelajar, begitu hafalnya dengan nama-nama itu, tahun-tahun peristiwanya dan asal daerahnya. Meski sebagian besar tak pernah mengerti benar konteks kebudayaannya, kecuali dalam kisah pikuk nuansa perang.

Sebagiannya lagi, nama-nama perempuan itu tak dikenal, dihilangkan dalam catatan sejarah, tak sesuai dengan nalar kebudayaan dominan.

Ruang Perebutan

Saya meyakini kebudayaan sebagai sekumpulan ide-ide yang terus berkembang dan sebagian mewujud dalam bentuk nilai-nilai, ilmu pengetahuan, dan karya-karya fisik yang sebagiannya membentuk artefak-artefak dan kesemuanya tidak akan pernah berhenti pada satu titik. Ia akan bergerak maju untuk mencapai kemanusiaan yang paling tinggi.

Proses pencapaian nilai kemanusiaan paling ideal dalam gagasan-gagasan kebudayaan adalah dengan menghindari penaklukan, dan apalagi pemaksaaan, termasuk dengan kekerasan, dan mengedepankan kebenarannya sendiri tanpa mau bersama-sama membangun kebenaran dalam berbagai kelompok sosial.

Dari sinilah lahir, gagasan kemajemukan budaya yang secara terus menerus melawan gagasan keseragaman kebudayaan dan narasi-narasi besar dari nilai-nilai kebudayaan yang akan melakukan penaklukan terhadap entitas-entitas budaya lokal.

Pengembangan kebudayaan yang akan membentuk sebuah peradaban harus dihindarkan dari kehendak-kehendak memperadabkan kelompok tertentu yang diangga berkehidupan tak beradab. Gagasan berasisasi sebagai ukuran kehidupan tak miskin pada era Orde Baru, telah membuktikan kegagalan yang luar biasa, dan bahkan menciptakan kemiskinan-kemiskinan sistemik yang akut.

Pada sisi lain, pakaian yang dianggap sebagai simbol peradaban tinggi pun dipaksakan sebagai ukuran-ukuran universal, sehingga kelompok sosial yang secara tradisi memang tak berpakaian, lantas dinilai sebagai kelompok sosial yang tak beradab, dan meski juga diperadabkan.

***

Kebudayaan pada akhirnya menjadi ruang kontestasi, area perebutan kepentingan berbagai kelompok: yang kesemuanya berdalih untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan, meski dengan latar ideologi yang berbeda-beda, sesuai dengan keyakinan atas nilai, noram dan pengetahuan yang menjadi dasar manusia bertindak.

Lantas, apa kepentingan perempuan melakukan gerakan perebutan kontestasi dalam ruang kebudayaan? Berdasarkan pemahaman mengenai gerak kebudayaan ini, maka saya tak seluruhnya setuju dengan ungkapan luas mengenai gerakan untuk pemajuan perempuan.

Sebab apa yang dilakukan perempuan dalam mendekonstruksi kebudayaan sesungguhnya untuk sebuah kepentingan keadilan bagi semua, sebuah proses mamanusiakan manusia agar tak mencederai kemanusiaan: melakukan penindasan, kekerasan, perusakan alam semesta, dan melakukan korupsi besar-besaran untuk memperkaya kepentingan pribadi dan kelompoknya sendiri.

Gerakan kebudayaan perempuan, bukanlah untuk kepentingannya sendiri, dan meninggalkan atau bahkan menindas kelompok yang lain. Melainkan menuju pada pengakuan atas pluralisme budaya, yang mengaku adanya kebebasan dan hak hidup bagi ragam budaya dalam satu ikatakan warga-bangsa.

Meski begitu,  bukan berarti mudah melakukannya, sebab masing-masing identitas budaya itu, tetap saja sering kali saling berhadap-hadapan, saling berkonfrontasi, dan meski pada saat yang sama terdapat identitas budaya yang mencoba memandang ke dalam dirinya sendiri, tanpa hendak memaksakan pandangan hidupnya kepada orang lain.

Kelompok perempuan mencoba melakukan pembongkaran terhadap tatanan nilai, norma, dan pengetahuan hegemonik, yang selama ini tak memberikan ruang bagi kelompok kebudayaan lain yang dianggap mesti diluruskan atau tak dimanusiakan, atau bahkan mesti dimusnahkan dan dibuang, seperti kelompok LGBT dan difabel.

Pembongkaran ini dilakukan untuk meretas jalan baru dan membangunan kerangka pengetahuan baru mengenai normal dan abnormal sebagai sesuatu yang keliru. Cara pandang ini, merupakan contoh paling nyata dari hadirnya pertempuran wacana yang sangat dahsyat yang dimainkan kelompok perempuan dalam menciptakan kebudayaan dan peradaban yang memberikan kebebasan berkeskpresi, mencapai nilai tertinggi dari kemanusiaan dan mengagungkan budi luhur dalam kehidupan sosial.

Keberhasilan membangun paradigma mengenai kebudayaan yang majemuk, sama artinya dengan gerakan perempuan memenangkan wacana kebudyaaan dominan mengenai yang dibangun atas dasar oposisi biner, perempuan/laki-laki, homoseksual-heteroseksual, hitam-putih, normal/cacat, modern/tradisional, fundamentalis/liberalis.

Sebab dalam oposisi biner selalu diyakini ada identitas ketiga, keempat, dan seterusnya tanpa batas. Sebab tak ada lagi yang bernama identitas stagnan, dan statis, semuanya harus bisa mengalir dan berubah karena tingginya intensitas interaksi antar berbagai identitas. Saling memengaruhi dan saling meminjam simbol-simbol antar berbagai identitas, tetapi dengan menunjung prinsip-prinsip tertinggi dari kemanusiaan.

Apakah akan menjadi situasi yang anomali, di mana setiap identitas akan kehilangan identitas aslinya? Selagi di dalamnya benar-benar terhindar dari hegemoni, situasi ini tidak akan pernah terjadi meleburnya ragam identitas ke dalam satu identitas. Sebab jika terjadi, justru telah terjadi kegagalan interaksi, karena sejatinya identitas budaya harus memiliki kemerdekaan dan terbebas dari penyeragaman.

***

Sejauh yang saya coba pikirkan, gerakan kebudayaan perempuan di Indonesia mencoba melakukan serangkaian pembebasan berpikir dan berkreasi melalui berbagai medium kebudayaan. Media massa pernah menjadi strategi kebudayaan dalam membangun peradaban ke arah yang lebih maju.

Berbagai organisasi perempuan, menerbitkan surat kabar, seperti Poetri Hindia, Perempoean Bergerak, Poetri Mardika, dan Estri Oetomo. Pada konteks ini, gerakan perempuan ditujukan pada kancah politik dalam kerangka membangun nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia.

Sebuah gerakan panjang, yang pada akhirnya hanya diposisikan sebagai simbol semata, meski sesungguhnya sama-sama mengalami penindasan kolonialisme yang luar biasa. Bahkan bagi perempuan, penderitaan itu menjadi lebih berat ketimbang laki-laki, karena perempuan mengalami kekejian seksual.

Pada masa selanjutnya, gerakan perempuan bergerak maju dan mulai secara spesifik memasuki ranah pembentukan kebudayaan yang semakin jelas dengan melakukan pembalikan paradigma kebudayaan mengenai isu-isu perempuan. Misalnya, dalam Kongres Perempuan Pertama tahun 1928, gerakan perempuan mulai menyoal hak-hak pendidikan bagi perempuan dan meminta pemerintah kolonial memperbanyak pendidikan bagi anak-anak perempuan kebanyakan, dan memberikan beasiswa pendidikan bagi mereka yang tak mampu.

Persoalan lain yang didiskusikan mengenai hukum perkawinan yang memosisikan perempuan bisa ditunjuk, dikawinkan dan diceriakan meski bukan sebagai keinginannya sendiri, dan juga mengenai poligami, pemberantasan perkawinan anak, perdagangan anak perempuan, dan masalah-masalah kesehatan. Dalam kongres-kongres selanjutnya, isu-isu yang dibahas semakin berkembang dan tajam, termasuk salah satunya mendirikan Badan Penyelidikan Perburuhan Perempuan dalam Kongres tahun 1935, membentuk Komisi Perkawinan yang bertugas merancang peraturan perkawinan yang seadil-adilnya.

Ketika reformasi terjadi, gerakan politik perempuan mendapatkan peluangnya memasuki ranah pembuat kebijakan dalam DPR. Meski sebenarnya, gerakan merebut ranah ini, sudah dilakukan Salawati Daud yang menjadi anggota DPR pada tahun 1955 dalam Pemilu yang dianggap paling demokratis dalam catatan politik di Indonesia. Salawati Daud juga menjadi perempuan pertama yang menduduki posisi Wali Kota di Indonesia. Ketika perempuan semakin banyak masuk ke dalam ruang kebijakan, peluang membangun kebudayaan yang adil bagi semua melalui ranah kebijakan cukup menguat.

Tindakan afirmasi yang mensyaratkan 30% calon legislatif bagi setiap partai merupakan jalan baru bagi gerakan perempuan dalam merebut rekayasa budaya melalui kursi DPR.

Pada masa ini, angan-angan membangun kebudayaan yang adil bagi semua, tampaknya berpusat pada keyakinan, kebudayaan bisa dibangun melalui terbitnya beragam kebijakan pada level negara. Gerakan advokasi kebijakan lantas menguat menjadi corak gerakan perempuan pada tahun-tahun terakhir ini, setidak-tidaknya mulai tahun 80-an.

Apa yang salah dengan paradigma politik kebudayaan melalui kebijakan? Tentu tak ada yang salah sebagai pilihan strateginya. Tetapi perlu dikritisi ulang, manakala gerakan itu tersentral pada keyakinan terhadap kemampuan kebijakan, tak hanya gerakan itu akan mengabaikan kekuatan-kekuatan sosial budaya pada aras bawah, tetapi juga kemampuan menyentuh kebijakan hanya bersifat parsial, dan terutama pada persoalan-persoalan yang manifes.

Kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai kehutanan, dan pengelolaan sumber daya alam lainnya, tertinggal jauh di belakang. Mungkin pada satu sisi banyak kemajuan mengenai kebijakan mengenai pemajuan perempuan, tetapi pada sisi lain begitu banyak kebijakan yang masih dikembangkan dengan nalar-nalar maskulin.

Meski kita juga sudah menangkap masuknya gerakan perempuan dalam isu-isu pengelolaan sumber daya alam, tetapi belum mendapatkan sambutan positif dari para perempuan yang ada di legislatif.

Tantangan Kekinian

Pada saat ini, ragam isu yang menyangkut perempuan, dan kelompok identitas lain, tampaknya masih akan terus berkembang dan bahkan mendapatkan tantangan keras dari identitas budaya yang mendasarkan bangunan paradigmatiknya pada nilai-nilai agama. Bahkan berbagai tindakan intoleransi dalam berbagai catatan dan laporan, bukan menurun tetapi malah semakin terus meningkat.

Tindak kekerasan hampir merambah seluruh ruang publik, termasuk pembunuhan dan tindak kekejian seksual terhadap perempuan. Tetapi pada saat bersamaan, ruang-ruang membangun nalar kebudayaan di Indonesia juga terus terbuka dengan menguatnya tingkat melek teknologi di Indonesia.

Manakala kita bersetuju pada gerakan kebudayaan, tanpa sedang mengabaikan gerakan politik dengan melakukan perubahan berbasis kebijakan, perkembangan teknologi akan sangat mendukung gagasan ini. Sebab kekuatan melek informasi pada aras budaya—dalam pengertian praktik-praktik keseharian, sungguh sangat menakjubkan. Ketika menguatnya gerakan penolakan poligami seperti yang disetujui dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, mengalami jalan buntu, sekelompok perempuan peserta pengajian tafsir di Majenang, Cilacap, meminta kepada Kiai untuk tidak mengaji ayat 3-4 Surat An-Nisa’ kalau akhirnya hanya akan diajarkan bolehnya poligami.

Situasi ini merupakan gambaran gerakan-gerakan kecil pada level kebudayaan. Sebuah kemenangan pertempuran memang, belum memenangkan peperangan. Tetapi apapun kemenangan peperangan, pastilah berangkat dari kemenangan-kemenangan dalam pertempuran.

Dengan meningkatnya akses teknologi informasi, saatnya memulai sebuah strategi baru dalam membentuk kebudayaan yang adil bagi semua. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, gerakan perempuan bisa melakukan perlawanan terhadap wacana dominan yang digarap secara sistematis dan sungguh-sungguh.

Perlawanan ini bisa diawali dengan menyediakan informasi dan pengetahuan dalam ragam konten yang bisa disebarkan secara masif melalui berbagai bentuk media (teks, gambar, audio, dan audio-visual), dan menjangkau berbagai ragam identitas dalam semua lapisan masyarakat. Tetapi situasi semakin rumit sebab kebudayaan dan peradaban yang berkembang saat ini menunjukkan adanya kawin mawin dengan korporasi. Sehingga agenda yang dikembangkan tentu akan diarahkan pada keuntungan pasar. Sehingga orang berperilaku seperti yang diinginkan pasar dan mengikuti citra yang dibangunnya.

Artinya, tantangan membangun kebudayaan yang adil bagi semua, tak hanya menghadapi perlawanan dari wacana kebudayaan dominan yang menyingkirkan identitas perempuan, dan kelompok lain yang disingkirkan, tetapi juga harus melakukan perlawanan terhadap pasar yang menghancurkan nilai-nilai kebudayaan itu sendiri dengan mengatasnamakan modernitas.

Gerakan ini tentu saja tidak mudah. Banyak hal yang harus disiapkan secara teoritik-konseptual, pengolahannya, dan teknik penyebarannya. Pendidikan kritis-masal dengan demikian sedang dimulai sehingga bisa memasukkan ide-ide mengenai kebudayaan plural, dan kemenangan melemparkan wacana melalui pesan-pesan inilah yang diyakini akan mampu meruntuhkan wacana dominan.

Persoalannya, sejauh mana para pelaku gerakan perempuan mampu mengendalikan diri agar tak terjebak dalam tindakan-tindakan berebut komentar pendek dan tentu saja tak mendalam dalam berbagai media yang tersedia dalam dunia maya. Apalagi terjebak dalam penantian berjam-jam untuk hanya sekadar menanti komentar orang lain terhadap komentar atau cuitan yang dilontarkan melalui media sosial.***

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/mmdnews/gerakan-kebudayaan-perempuan-di-era-digital_58b2ef380e93730f0a53bdcf

Mukhotib MD

Jurnalis dan Pendiri Tabloid PAUD, bacaan tepat orangtua bijak Penulis novel Kliwon, Perjalanan Seorang Saya, Air Mata Terakhir, Pesona Sumilah, Den Ayu Putri. Konsultasi Program dan Manajemen, dan Fasilitator Pendidikan Kritis Rakyat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.